Lembaga Swadaya Masyarakat yang menamakan diri mereka Ciliwung Merdeka (CM) dan Mitra masih sangat menyayangkan masalah relokasi warga Kampung Pulo Jaktim yang menurut mereka bisa dikatakan tidak manusiawi, relokasi warga Kampung Pulo yang memilki total 500 lebih bangunan akhirnya sudah hampir rampung dilakukan hingga hari ini (24/08/2015). Baca Juga : Eky Pitung : Saya Ini Bukan Warga Kampung Pulo
Menurut CM dan Mitra warga di sekitar Kampung Pulo sama sekali tidak menolak proses dan usaha normalisasi sungai Ciliwung, bahkan warga sangat mendukung, yang disayangkan oleh Direktur Ciliwung Merdeka Sandywan Sumardi adalah anggapan pemerintah provinsi DKI yang menganggap bahwa warga sebagai penduduk illegal.
"Karena warga dianggap tidak punya surat-surat tanah sama sekali sehingga tidak ada ganti rugi apapun," kata Sandyawan. Baca Juga : Penggusuran Kampung Pulo : Ajaib! Rumah di Kampung Pulo Ini Tidak Bisa Dirobohkan
“Karena penduduk Kampung Pulo dianggap tidak memilki surat tanah sehingga mereka tidak berhak mendapatkan ganti rugi sepeserpun.” Ujar Sumardi.
Padahal, Sumardi menyatakan bahwa pihaknya mendapatkan ratusan surat-surat yang merupakan bukti kepemilkan dari warga yang digusur, seperti FC surat tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, rek Listrik juga KTP serta KK yang valid.”Surat-surat bukti kepemilikan itu sudah kami kirim ke Pemprov DKI, Mensos, Menteri Agraria.”terang Sumardi.
Pada hari Jumat 21/08/2015, pemprov DKI, polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa mereka tidak akan mngganggu bangunan berupa rumah ibadah dan beberapa makam kuno yang sudah ada sejak lama di Kampung Pulo, makam-makan para Kiyai yang ada di Kampung Pulo akan dibiarkan bahakan dipelihara. “Bila takut menggusur kubur/makam tapi dengan semena-mena menggusur orang hidup, ini ngak bisa dibenarkan.” cetus Sumardi
0 comments:
Post a Comment