Hubungan antara dua lembaga penegak hukum tanah air Polri dan KPK seolah tak pernah rukun, jika sempat “ayem” cuma beberapa saat saja, kejadian teranyar yang sempat menyita perhatian publik adalah penangkapan dan penahanan penyidik senior KPK Novel Baswedan pada jumat dini hari di awal bulan Mei ini. Novel ditahan guna menjalani pemeriksaan atas kasus penganiayaan tahanan yang dituduhkan kepada saat ia masih aktif di kepolisian Bengkulu tahun 2004 silam.
Ketika Presiden Jokowi mendengar penangkapan Novel ini, tepat sehabis shalat Jum’at di Solo beliau langsung memerintahkan Kapolri Jendral Badrodin Haiti agar melepaskan dan tidak menahan Novel Baswedan, Presiden juga menginstruksikan Kapolri agar jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan kontraversi dan polemik di masyarakat.
Perintah pemimpin tertinggi Negara yang notabene adalah atasan seluruh lembaga kepolisian tidak langsung dilaksanakan, seolah tidak didengar, yang terjadi justru Novel diangkut ke Bengkulu oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri guna memenuhi permintaan untuk melakukan rekonstruksi kasus yang dituduhkan kepada Novel. Perintah melepaskan Novel Baswedan baru direalisasikan hari beriukutnya yaitu Sabtu tanggal 2-Mei-2015.
Dendam Terhadap KPK?
Langkah yang mirip dengan tindakan Polri terhadap Novel ini sebetulnya sempat terjadi kepada Pimpinan KPK nonaktif Abraham Samad serta Bambang Widjojanto, ketika itu dua mantan petinggi lembaga anti raswah ini sempat diinterogasi, lantas berencana ditahan, namun Kapolri menginstruksikan agar penahanan keduanya harus ditangguhkan.
Nico Harjanto,pengamat dari Populi Center memperkirakan bahwa ada faksi di tubuh Polri yang sedang melakukan aksi balas dendam terhadap person-person tertentu di lembaga anti korupsi itu, “Sepertinya ada faksi di Kepolisian Repeblik Indonesia (Polri) yang ingin melakukan aksi balas dendam.” Ucap Nico. Jika asumsi dan perkiraan Nico ini benar adanya, pengamat Populi Center ini memberikan masukan ke Kapolri agar segera melakukan tindakan pendisiplinan, atau bila perlu melakukan pemberian sanksi, menurut Nico sangat dikhawatirkan di masa-masa yang akan datang tidak tertutup kemungkinan terjadi tindakan-tindakan insubordinasi yang lebih parah lagi.
Hal senada juga diungkapkan oleh kuasa hukum Novel Baswedan, Saor Siagian, menurut Saor kejadian-kejadian terakhir ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan lembaga penegak hukum baret merah di bawah Jendral Badrodin Haiti lemah. Saor melanjutkan bahwa satu hal juga yang sangat perlu dipertanyakan bahwa terkesan instruksi Kapolri tidak didengar oleh petinggi-petinggi Polri yang lain, “Lantas siapa yang mengendalikan Polri saat ini?” tanya Saor.
Intervensi Langsung Presiden Sangat Dibutuhkan
Sementara itu pengamat politik kondang Siti Zuhro mengatakan bahwa sebenarnya jika langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga Polri sudah melenceng dan tidak proporsional lagi, tugas presiden untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mendisiplinkan lagi lembaga penegak hukum ini, karena memang Polri sebenarnya bertanggaung jawab lansung kepada Presiden, Bapak Presiden seharusnya selalu mengawasi untuk memastikan Polri berada pada rel yang benar dan proporsional, jika tidak maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus merosot. (Kompas)
0 comments:
Post a Comment